Akuntanbilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sosowmo Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Selatan
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sosowomo, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan pertanggungjawaban publik dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta observasi langsung dan analisis dokumen terkait pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas di Desa Sosowomo belum berjalan secara optimal. Pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas melalui mekanisme musyawarah desa, pelaporan keuangan, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Namun, berbagai kendala masih ditemukan, antara lain keterbatasan kemampuan administrasi aparatur desa, kurangnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat, keterlambatan penyaluran Dana Desa, serta budaya paternalistik yang melemahkan kontrol sosial masyarakat. Upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi peran BPD, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi pelaporan.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Afida, N., & Kurnia, D. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Akuntansi Publik, 12(3), 45–56.
Amnulloh, A. (2015). Pemerintah Desa dan Pengelolaan Sumber Daya Desa. Surabaya: Airlangga University Press.
Bahri, M. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan Desa. Jurnal Administrasi Publik, 9(1), 33–44.
BPK RI. (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK. (2024). Laporan Kasus Korupsi Dana Desa di Indonesia 2015–2022. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
Fadli, M. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif: Studi Kasus dan Pendekatan Fenomenologis. Bandung: Alfabeta.
Fakruddin, A. (2021). Dana Desa dan Tantangan Kemandirian Ekonomi Lokal. Jurnal Pembangunan Daerah, 6(2), 112–125.
Fitriani, L., & Yusuf, M. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa dan Akuntabilitas Program Pembangunan. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(2), 89–100.
Halmahera Tengah Dalam Angka. (2023). Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah. Weda: BPS Kabupaten Halmahera Tengah.
Hartono, R., Lestari, S., & Nugroho, B. (2021). Kompensasi dan Kinerja Pegawai Publik: Analisis Motivasi dan Kepuasan Kerja. Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, 8(3), 55–67.
Herzberg, F. (1959). The Motivation to Work. New York: John Wiley & Sons.
Kemendagri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Kemendes PDTT. (2023). Laporan Capaian dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
LAN RI. (2021). Akuntabilitas Publik dalam Pemerintahan Daerah. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Lisa, D., & Ayu, N. (2024). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya Publik. Jurnal Akuntansi Publik, 5(1), 77–89.
Locke, E. A. (1976). The Nature and Causes of Job Satisfaction. In M. D. Dunnette (Ed.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology (pp. 1297–1349). Chicago: Rand McNally.
Mahmudi. (2019). Akuntansi Sektor Publik: Akuntabilitas dan Manajemen Keuangan. Yogyakarta: UII Press.
Mangkunegara, A. A. P. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Milkovich, G. T., & Newman, J. M. (2016). Compensation (12th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
Mita, A. (2023). Akuntabilitas dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Pembangunan Daerah, 14(2), 25–38.
Nurisma. (2024). Minimnya Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia. Jurnal Tata Kelola Desa, 5(1), 13–24.
Paul, R., & Alexander, S. (2023). Participatory Planning for Sustainable Rural Development. Journal of Rural Studies, 56(4), 215–228.
Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
Rahman, A. (2020). Evaluasi Akuntabilitas Keuangan Desa di Indonesia Timur. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 10(1), 22–34.
Rahmawati, N., & Purnomo, D. (2022). Hubungan Kompensasi dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Sektor Publik. Jurnal Manajemen Publik, 9(2), 101–114.
Sarwadhi, T. (2022). Dana Desa dan Kesejahteraan Masyarakat: Analisis Implementasi Kebijakan. Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah, 15(1), 60–73.
Sari, R. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung. Jurnal Akuntabilitas Publik, 6(2), 89–103.
Sastro, M. (2020). Peran Dana Desa terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan. Jurnal Sosiohumaniora, 12(1), 45–58.
Soetomo. (2014). Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka Konseptual. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Vitalina, E. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa sebagai Wujud Demokrasi Lokal. Jurnal Pemberdayaan dan Pembangunan Desa, 8(1), 33–47.
Widjaja, H. (2003). Otonomi Desa dan Pemerintahan Lokal. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Yosef, F., & Herwin, D. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Publik. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 5(2), 87–97