Kedudukan dan Tanggung Jawab Direksi dalam Pengambilan Keputusan Bisnis Berdasarkan Business Judgment Rule
Main Article Content
Abstract
A Business Judgment Rule (BJR) merupakan doktrin yang memberikan perlindungan hukum kepada direksi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan untuk kepentingan perseroan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan direksi dalam pengambilan keputusan bisnis serta penerapan BJR dalam menentukan tanggung jawab direksi atas kerugian perseroan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan BJR dalam hukum Indonesia tercermin dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT. Namun, penerapannya masih belum konsisten, khususnya dalam perkara yang melibatkan direksi BUMN.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Buku
Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, Organ Perseroan Terbatas, Cetakan Pertama, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Gunawan Widjaya, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Risiko Hukum Direksi, Komisaris & Pemilik, Praninta Offset, Jakarta, 2008.
Sudarna dan Rezky M., Kebijakan Business Jugment Rule Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Struktural Bumn (Studi Perbandingan Hukum Indonesia Malaysia), Tangguh Denara Jaya, Palembang, 2022.
Tami Rusli, Sistem Badan Hukum Indonesia, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2017.
Artikel Jurnal
Chandra Noviardy Irawan, dkk., Implementation of Business Judgement Rules in Indonesia: Theories, Practices, and Contemporary Cases, Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, Vol. 4, No. 1, 2022.
Faisal Santiago, Reconstruction of the Business Judgment Rule Doctrine in Indonesia: Legal Comparison with England, Canada, the United States, and Australia, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 12, No. 1, 2024.
Joseph Hinsey IV, Business Judgment and The American Law Institute’s Corporate Governance Project: The Rule, The Doctrine and The Reality, George Washington Law Review, Vol. 15, No. 4-5, 1984.
Marshanda Hana A.P dan Adam Maulana Yusup, Pertanggungjawaban Direksi Atas Kerugian Yang Dialami Perseroan, Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol. 2, No. 1, 2024.
Raffles, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 110.
Rifai Riwandana A. dan Dyah Hapsari P., Telaah Terhadap Penagihan Pajak Badan Kepada Penanggung Pajak Perseroan Terbatas Berdasarkan Juridical Realistic Theory dan Organ Theory, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Vol. 4, No. 4, Mei 2024.
Yafet Y. W. R., Business Judgement Rule: Ketentuan Dan Pelaksanaannya Oleh Pengadilan Di Inggris, Kanada Dan Indonesia, MIMBAR HUKUM, Vol. 32, No. 2, 2020.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Juni 2024 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI tanggal 30 Agustus 2024 jo. Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung Nomor 1076 K/PID.SUS/2025 tanggal 28 Februari 2025.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.B/TPK/2012 tanggal 19 Februari 2013 jo. Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 tanggal 7 Mei 2014 jo. Putusan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid.Sus/2015 tanggal 4 September 2015.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. tanggal 13 Juli 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI tanggal 12 November 2020 jo. Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung Nomor 1903K/Pid.Sus/2021 tanggal 12 Juli 2021.
Internet
Black’s Law Dictionary
Media Justitia, Maret 2025, Mahkamah Agung Perberat Hukuman Karen Agustiawan Menjadi 13 Tahun Penjara, https://www.mediajustitia.com/berita/mahkamah-agung-perberat-hukuman-karen-agustiawan-menjadi-13-tahun-penjara/#:~:text=Pada%2024%20Juni%202024%2C%20Pengadilan,serta%20denda%20Rp%201%20miliar, diakses tanggal 31 Mei 2026.
detiknews, Agustus 2016, Kasus Korupsi Merpati USD 1 Juta, MA Beberkan 6 Kesalahan Hotasi, https://news.detik.com/berita/d-3284037/kasus-korupsi-merpati-usd-1-juta-ma-beberkan-6-kesalahan-hotasi, diakses tanggal 31 Mei 2026.
CNBC Indonesia, Juli 2021, Mantan Dirut PLN Nur Pamudji Bebas dari Kasus Korupsi Rp173 M, https://www.cnbcindonesia.com/news/20210719173936-4-262104/mantan-dirut-pln-nur-pamudji-bebas-dari-kasus-korupsi-rp173-m, diakses tanggal 31 Mei 2026.