Integrasi Sistem Perencanaan, Sistem Aset, dan Sistem Pengadaan menuju PTN BH UNNES yang Unggul
Main Article Content
Abstract
Perubahan Status UNNES dari PTN BLU ke PTN BH melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 menjadikan UNNES memiliki kemandirian baik non akademik dan akademik. Salah satu kemandirian non akademik adalah tata kelola organisasi dimana diatur lalui peraturan rektor. PTN BH UNNES telah menetapkan tata kelola organisasi melalui Peraturan Rektor nomor 11 Tahun 2023. Perubahan tata kelola harus diikuti perubahan sistem informasi sebagai sistem pendukung untuk memudahkan jalannya organisasi. Selain perubahan sistem informasi harus bersifat simpel, praktis, dan tidak banyak. Untuk itu perlu adanya intregrasi sistem informasi yang saling terkait. salah satunya adalah intregrasi MyUNNES Keuangan konten Perencanaan, Aset, dan MyUNNES-eProc. Penelitian ini telah menghasilkan intergrasi sebagai berikut; 1. MyUNNES-Keuangan konten Perencanaan dan Aset: Intergrasi yang telah dilakukan adalah tampilnya akun belanja modal dan beserta besarannya yang ada di konten perencanaan di konten RKAMU aset. Operator RKAMU tinggal melakukan detail belanja modal yang akan dilakukan. 2. MyUNNES-Keuangan konten Aset dan MyUNNES-eProc: RKAMU hasil intregrasi akan tampil di MyUNNES-Proc dengan detail kode barang, nama barang, spesifikasi barang, jumlah barang, unit pengusul, dan anggaran. Berdasarkan hasil uji kepada pengguna yaitu operator RKAMU, merasa puas terhadap hasil intregrasi. Sistem intergrasi ini perlu dilanjutkan untuk diintergrasikan ke sistem keuangan dan akuntansi.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
1.Agung Wiyanto dkk 2023. Integrasi Sistem Informasi Aset dan Gudang dengan Sistem Informasi Anggaran Menuju Penyusunan RKAKL dan RKBMN yang Cepat, Tepat, Efektif, dan Efisien Persiapan UNNES PTN Badan Hukum. Jurnal IAPI Indonesia
2. Agung Wiyanto dkk 2023: Pembuatan Elektrik Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (E-RKBMN) Berbasis Web Sebuah Upaya Penguatan UNNES Menuju PTN Badan Hukum. Jurnal IAPI Indonesia.
3. Husan Abdurahman. 2019. Integrasi Sistem SMP Integrasi Modul Kepegawaian, Penjadwalan dan Penilaian di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta Menggunakan Metode HMVC.
4.O'Brien, James. A. (2005). Introduction to Information Systems. McGraw-Hill. NewYork .
5. Muhtar Muhtar, Sutaryo Sutaryo, dan Prihatmolo Gandhi Amidjaya. 2020. Efektivitas Integrasi Sistem Informasi Perencanaan, Penatausahaan, dan Akuntansi: Studi pada Universitas Sebelas Maret, Jurnal akuntansi dan bisnis UNS.
6.Nash, John F. 1995. Pengertian Sistem Informasi. Jakarta : Informatika
7.Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
8.Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2022 tentang enetapan Universitas Negeri Semarang
9.Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 50/KMK.06/2014, Tentang Modul Perencanaan Kebutuhan BMN Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN.
10.Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KMK.06/2014 Tentang Modul Perencanaan Kebutuhan BMN Untuk Penelaahan RKBMN.
11.Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 642/KMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan, Penelitian, dan Penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.
12.Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 451/KM.06/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Direktur Barang Milik Negara Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.
13.Keputusan Menteri Keuangan nomor 311/KM.6/2015 tentang Modul Perencanaan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.
14.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
15.Peraturan Rektor UNNES nomor 11 Tahun 2023 tentang tata Kelola organisasi dibawah rektor
16.Peraturan Rektor UNNES nomor 43 Tahun 2023 tentang pengelolaan aset milik UNNES
17.Peraturan Rektor UNNES Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penatausahaan Aset Milik Universitas Negeri Semarang.
18.Peraturan Rektor UNNES nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Akuntansi UNNES
19.Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 61 Tahun. 2022 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PTN BH UNNES.
20.Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang nomor 134 tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UNNES Tahun Anggaran 2025