Tinjauan Penyebab Keterlambatan Proses Klaim BPJS Rawat Inap Triwulan Awal Di RS Ken Saras Kabupaten Semarang

Main Article Content

Dimas Aji Saputra
Zaenal Sugiyanto

Abstract

Observasi Penyebab Keterlambatan Proses Klaim BPJS Rawat Inap Triwulan I di RSUD Ken Saras Kabupaten Semarang Tahun 2018. Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, dokumen belum lengkap dengan berkas persyaratan klaim BPJS yang berasal dari bagian administrasi bangsal yang bertugas untuk mengambil kembali berkas pasien dari bangsal untuk klaim BPJS sebelum akhirnya diberikan kepada petugas rekam medis untuk pengajuan Klaim BPJS. Terhadap keterlambatan proses pengajuan klaim BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab keterlambatan proses klaim BPJS di RSUD Ken Saras Kabupaten Semarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah dokumen klaim BPJS rawat inap triwulan I tahun 2018 di RSUD Ken Saras Kabupaten Semarang. Hasil penelitian berdasarkan alur klaim BPJS belum menetapkan kebijakan SOP (standard operating procedure) terhadap pengajuan klaim BPJS. Dokumen kelengkapan persyaratan pengajuan klaim BPJS dari 87 sampel terdapat 59 dokumen tidak lengkap atau sekitar 67,8% dari sampel dan 28 dokumen lengkap atau sekitar 32,1% dari total data sampel yang telah peneliti ambil. Proses verifikasi oleh verifikator internal untuk memverifikasi kesesuaian data billing dengan tindakan penyakit yang diberikan dengan melakukan penyesuaian atau pembetulan klaim yang tidak sesuai pelayanan yang diperoleh pasien dengan bukti pelayanan yang diklaim ke BPJS sehingga terhindar dari kerugian di rumah sakit. Faktor penyebab keterlambatan proses klaim BPJS yaitu berkas persyaratan pengajuan klaim BPJS yang tidak lengkap dari bagian administrasi bangsal sehingga menghambat proses pengajuan klaim BPJS dan belum adanya pedoman khusus untuk menampung kasus baru di rumah sakit sehingga terjadi perbedaan persepsi oleh verifikator internal rumah sakit dengan verifikator BPJS. Perlu dibuat SOP (standard operations procedure) pengajuan klaim BPJS. Menyiapkan check list kecil tentang persyaratan BPJS di bangsal rawat inap. Perlu adanya pedoman khusus tentang kasus baru. Koordinasi rutin antara petugas verifikator BPJS dengan petugas verifikasi rumah sakit.


        Based on a preliminary survey conducted by the author, the document is incomplete with the incomplete file requirements of the BPJS claim originating from the ward administrate who is responsible for collecting the patient files back from the ward for BPJS claims before being finally given to the Medical record officer for the submission of the BPJS Claim. On the delay of the claim submission process BPJS. This study aimed to determine the factors causing delay in the process of claiming BPJS in RS Ken Saras of Semarang regency.


 This type of research was descriptive. The method used was observation and interview with cross sectional approach. The population in this study was document claims BPJS at the first quarterly 2018 in Ken Saras Hospital of Semarang regency.


 The results based on the flow of claims BPJS had not set SOP policy (standard operating procedure) against the claim submission BPJS. Completed documents of BPJS claim filing requirements of 87 samples were 59 incomplete documents or approximately 67.8% of the sample and 28 complete documents or about 32.1% of the total sample data that the researcher had taken. Verification process by internal verifiers to verify compliance of billing data with given action illnesses by making adjustments or correction of claims that were not appropriate services obtained by patients with proof of service claimed to BPJS avoiding losses at the hospital. Factors causing delay in claims process BPJS were Incomplete file requirements the submission of BPJS claims from the administrative section of the ward so as to delay the claim submission process of BPJS and there is no specific guidance to accommodate new cases in the hospital resulting in differences in perception by internal verifiers of the hospital with BPJS veriikator.


 It is necessary to establish SOP (standard operational procedure) of BPJS claim submission. Prepare a small check list about the requirements of BPJS in the wards of the inpatient ward. It is necessary to have specific guidance on new cases. Regular coordination between the BPJS verifier officer and the hospital verification officer 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Saputra, D. A., & Zaenal Sugiyanto. (2025). Tinjauan Penyebab Keterlambatan Proses Klaim BPJS Rawat Inap Triwulan Awal Di RS Ken Saras Kabupaten Semarang. ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 4(4), 1217–1222. https://doi.org/10.56799/jim.v4i4.8324
Section
Articles

References

Kemenkes, R. I. (2021). Infodatin Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI: Situasi Kesehatan Ibu. Jakarta: Kemenkes RI.

Mayori, E., Deharja, A., Nuraini, N., & Santi, M. W. (2021). Upaya Perbaikan Keterlambatan Pengajuan Klaim Bpjs Kesehatan Pada Unit Rawat Inap Di Rsia Srikandi Ibi Jember Tahun 2019. E-ISSN: 2721-866X, 2(4), 461–470.

Noviatri, Lenty Wahyu. 2016. “Jurnal Faktor Keterlambatan Klaim Bpjs.” Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Penyerahan Klaim BPJS Di RS Panti Nugroho 1(Jurnal Kesehatan Vokasional):1–5.

Nuraini, Novita, and Puput Puji Lestari. 2021. “Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Pengajuan Klaim Rawat Inap Ke Verifikator BPJS Kesehatan Di RSUD Genteng Banyuwangi.” Jurnal Kesehatan 9(3):140–49.

Ririh, Kirana Rukmayuninda, Nur Laili, Adityo Wicaksono, and Silmi Tsurayya. 2020. “Studi Komparasi Dan Analisis Swot Pada Implementasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Di Indonesia.” Jurnal Teknik Industri 15(2):122–33.

Santhi, Ni Nyoman P. P., and Ni Wayan E. Damayanti. 2024. “Implikasi Hukum Terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam DiagnosisDan Pengobatan Penyakit Dalam Sistem Kesehatan.” INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 4(3):17355–64.

Widyaningrum, Linda, Astri Sri Wariyanti, and Herlina Parwati. 2021. “Faktor-Faktor Keterlambatan Klaim BPJS.” Prosiding Seminar Informasi Kesehatan Nasional (SIKesNas) 1(3):14–18.

Menteri Kesehatan. 2022. “Peraturan Menteri Kesehatan RI No 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.” Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 151(2):10–17.

Shofari Bambang. Pengelolaan Sistem Rekam Medis ( Sistem Pelayanan Rekam Medis Kesehatan). Semarang. 2004.

Saputra, Dimas Aji, Bayu Wahyudi, and Kahar Mulyani. 2024. “PELAYANAN BERDASARKAN METODE HOT FIT MODEL DI RUMAH SAKIT PANTI WILASA.” 7:17254–64.

Kemenkes RI. 2020. “Permenkes No 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit.” Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (3):1–80.

Menteri Kesehatan. 2022. “Peraturan Menteri Kesehatan RI No 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.” Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 151(2):10–17.

Departemen Kesehatan RI. Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Jakarta: Departemen Kesehatan. 2008

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.