Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Hukum, dan Kemanfaatan Hukum
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 berdasarkan tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dari aspek kepastian hukum, putusan tersebut memberikan kejelasan norma mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri yang sebelumnya belum diatur secara tegas sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir. Dari aspek keadilan, putusan ini mencerminkan keadilan distributif melalui distribusi kewenangan yang lebih proporsional serta keadilan korektif dengan memperbaiki praktik rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sementara itu, dari aspek kemanfaatan, putusan tersebut sejalan dengan prinsip utilitarianisme karena mendorong pejabat publik untuk lebih fokus dalam menjalankan tugasnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meminimalkan potensi kerugian masyarakat akibat konflik kepentingan. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemanfaatan melalui tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Peraturan Perundang-Undangan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 beserta perubahannya dari waktu ke waktu
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129
Buku
Ferry Irawan dan Yoga Prasetyo, Konsep Keadilan Pancasila, Unmuh Ponorogo Press, Ponorogo, 2020,
Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, Facing the Limits of the Law, Singapore: Springer, 2009.
Golzio, R. T. & L. E., The Aristotelian Commutative Justice and The Management of the Firm’s Stakeholder Relations in Philosophy and Business Ethics. Palgrave MacMillan.
H R Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Jutta Limbach, “The Concept of the Supremacy of the Constitution”, The Modern Law Review, 64(1): 1-10.
Lilik Rasyidi (dalam Zainuddin Ali), Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Lily Rasjid, Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu? Remadja Karya CV, Bandung, 1984.
Mark Fenwick dan Stefan Wrbka, (ed.)., The Shifting Meaning of Legal Certainty, Singapore: Springer, 2016.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011.
Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Graha Indonesia, 1966
Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung 1998.
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-18, 2016.
Robert Alexy, A Defence of Radbruch’s Formula, “In Recrafting the Rule of Law: The Limits of Legal Order”. Hart Publishing.
Wulandari, N. Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia. Fokus Ekonomi, 2006.
Yunasril Ali, Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika Jakarta, 2009.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
Jurnal
Achmad Nur Kholis, Analisis Peran Dewan Komisaris dalam Meningkatkan Tata Kelola Perseroan yang Baik: Perspektif Hukum dan Implementasinya, Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol.2 No.1 Maret 2024.
Aidin, Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jurnal IUS, Vol. II Nomor 5, Agustus 2014.
Akmal, Diya Ul dan Arlianti, Dea Linta, Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga negara Dalam Implementasi Pengujian Undang di Mahkamah Konstitusi, Mulawarman Law Review, Volume 7, Issue 1 June 2022.
Darji Darmodihardjo, Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme), Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta, 2011.
Edwin Buitelaar & Niels Sorel, “Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System,” Land Use Policy 27, no. 3, 2010.
E. Fernando M. Manullang, Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang, Jurnal Hukum, 5(2), 2022.
Endang Pratiwi, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum, Jurnal Konstitusi 19273–27, no. 19, 2022.
Heather Leawoods, “Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher,” Wash. UJL & Pol'y 2, 2000.
I Gde Suranaya, Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik, Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 1, 2016.
I Ketut Suaridita, Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester 1 Fakultas Hukum Universitas Udayana, https://simdos.unud.ac.id/, Diakses pada tanggal 14 September 2025.
Inggal Ayu Noorsanti, Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, Serang-Banten, 2023.
Jan Michiel Otto, “Rule of Law Promotion, Land Tenure and PovertyAlleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto,” Hague Journal of Rule of Law 1, no. 1, 2009.
Latipulhayat, Khazanah Jeremy Bentham, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2, 2015.
May Lim Charity, Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume. 13, 2016.
Muhammad Tahir, Keadilan dalam Beberapa Perspektif: Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan, Meraja Journal, Vol. 4, No. 2, 2021.
Muklis Al’anam, Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum, Jurnal Humaniora, Vol.9 No.1, 2025.
Putri Indar Dewi, Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Di Lembaga Perbankan Syariah, Jurnal Al-Tsarwah, Vol. 3 No.2 Desember 2020.
Robert Alexy, “Legal Certainty and Correctness,” Ratio Juris 28, no. 4, 2015, hlm 441-451
Tiara Salman, Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia, Jurnal Nalar Keadilan, Volume 4 No.2, Jambi, 2004.
Torben Spaak, “Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch,” Law and Philosophy 28, no. 3, 2009.
Ulfanora dan Tasman, Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Sebagai Budaya Hukum Perbankan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Vol.4 No.3 Maret 2024.
Widodo Dwi Putro, Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse, Edisi Ke-2, Kencana, Jakarta, 2024.
Wirakusuma, Muhammaf Anfasha dan Husodo, Jadmiko Anom, Mahkamah Konstitusi Dalam Pelarangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019), Res Publica Jurnal Hukum Kebijakan Publik, Vol.7 No.2, 2023.
Zulfahmi Nur, Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî), Misykat Al-Anwar, Volume 06, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2023.
Zulfi Diane, Implementasi Pendeketan Yuridis Normatif dan Pendeketan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum, Pranata Hukum, Volume 6, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2011.
Literatur Elektronik
Anisa Indraini, Dilarang MK, Ini Daftar Wakil Menteri yang Rangkap Jabatan (online), https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8084349/dilarang-mk-ini-daftar-wakil-menteri-yang-rangkap-jabatan Diakses pada 14 September 2025.
Besar, 2016, Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia (online), https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/, Diakses pada 18 September 2025.
BPMI Setpres, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Resmi Dilantik Sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI (online), https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/prabowo-subianto-dan-gibran-rakabuming-raka-resmi-dilantik-sebagai-presiden-dan-wakil-presiden-ri/ Diakses pada 13 September 2025.